Pemerintah Tambah Kuota Petugas Haji dari Unsur TNI–Polri: Kebijakan Baru, Alasan Keamanan, dan Tanggapan Publik

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan bahwa kuota petugas haji dari anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan ditingkatkan. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan dan pelayanan terhadap jamaah haji di lapangan.

Menurut Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, penambahan personel dari TNI–Polri tersebut merupakan instruksi langsung dari Prabowo Subianto sebagai Presiden. Dahnil menyebut bahwa meskipun selama ini petugas haji dari TNI–Polri memang sudah ada, penambahan ini dimaksudkan agar pengamanan dan pendampingan jamaah bisa berjalan lebih optimal. “Petugas dari TNI dan Polri biasanya lebih prima, sehingga kami putuskan ada penambahan,” ujarnya.

Hingga saat ini, pemerintah belum menentukan secara spesifik berapa persentase penambahan personel tersebut. Dahnil menyatakan bahwa detail teknis termasuk jumlah pasti tambahan masih akan dibahas lebih lanjut. Namun dipastikan bahwa komposisi petugas keamanan dari TNI–Polri akan diperbesar.

Di samping itu, Kemenhaj juga menunda rekrutmen petugas haji di tiga provinsi yang sempat terdampak musibah — yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Penundaan dilakukan sampai kondisi daerah benar-benar stabil sebelum dilanjutkan proses seleksi.

Mengapa Penambahan Ini Diajukan?

• Keamanan dan keselamatan jamaah dianggap akan lebih kuat dengan kehadiran petugas profesional dari TNI dan Polri.
• Kehadiran personel militer dan kepolisian dinilai dapat mendongkrak kualitas layanan di lapangan — mulai dari pengawalan, pendampingan, hingga penanganan situasi darurat bila diperlukan.
• Kebijakan ini juga merupakan respons terhadap instruksi dari Presiden sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

Catatan: Persentase dan Waktu Pelaksanaan Masih Belum Final

Hingga laporan terbaru, angka pasti kuota tambahan dan kapan penambahan ini berlaku secara resmi belum ditetapkan. Pemerintah menyatakan akan memperjelas detil teknisnya dalam waktu dekat