Artikel

Tenda-tenda di Mina Mulai Didirikan, Saudi Ungkap Kesiapan Penuh Tampung Jutaan Jemaah haji Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 terus dipercepat. Salah satu tahapan krusial yang kini mulai dilakukan adalah pemasangan tenda di kawasan Mina, Arab Saudi, yang akan menjadi pusat aktivitas jutaan jemaah saat puncak ibadah haji. Sedikitnya 1,6 juta jemaah dari berbagai negara diperkirakan akan berkumpul secara bersamaan di Mina. Kawasan ini setiap tahunnya disulap menjadi “kota sementara” terbesar di dunia untuk menampung jemaah yang menjalani rangkaian ibadah. Pembangunan dan pemasangan tenda menandai dimulainya transformasi kawasan Mina menjadi pusat hunian massal jemaah haji. Proyek ini melibatkan berbagai otoritas yang bertanggung jawab atas infrastruktur, keamanan, dan pelayanan jemaah. Dilansir dari The Islamic Information, tim teknis telah mulai merakit tenda-tenda modern yang dilengkapi dengan pendingin udara guna menunjang kenyamanan jemaah selama bermalam di Mina. Fasilitas Lengkap: AC, Sanitasi hingga Layanan Medis Selain tenda ber-AC, berbagai fasilitas pendukung juga disiapkan untuk memastikan kelancaran dan keselamatan jemaah. Jalur pejalan kaki diperkuat agar mobilitas tetap aman di tengah kepadatan. Unit sanitasi ditempatkan di berbagai titik untuk menjaga kebersihan lingkungan. Tak hanya itu, fasilitas penting seperti pos tanggap darurat, klinik medis, serta distribusi air minum juga diintegrasikan dalam tata kelola kawasan. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bersama otoritas kota dan pertahanan sipil turut menghadirkan inovasi baru dalam pengelolaan jemaah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penerapan protokol manajemen kerumunan yang lebih canggih. Selain itu, penggunaan alat pelacakan digital mulai dioptimalkan untuk membantu navigasi jemaah serta meminimalkan risiko tersesat. Rute transportasi, sistem penunjuk arah, dan area istirahat juga didesain ulang agar lebih ramah bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Standar Ketat dan Pelatihan Petugas Seluruh fasilitas di Mina diwajibkan melalui pemeriksaan kualitas yang ketat guna memastikan standar kesehatan dan keselamatan internasional terpenuhi. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Al-Rabiah dilaporkan telah meninjau kesiapan fasilitas, termasuk penguatan sistem layanan digital serta infrastruktur logistik untuk mendukung kelancaran ibadah haji. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi fokus. Program pelatihan disiapkan bagi relawan dan petugas layanan haji, dengan target sekitar 1.500 peserta guna meningkatkan kompetensi pelayanan jemaah.

Bocah 13 Tahun Asal Pontianak Jadi Calhaj Termuda RI 2026, Alasannya Bikin Haru Di tengah dominasi jemaah lanjut usia dalam daftar tunggu haji, sosok remaja asal Pontianak justru mencuri perhatian. Pada musim haji 2026, seorang pelajar sekolah dasar tercatat sebagai calon jemaah haji (calhaj) termuda di Indonesia. Adalah Aila Afifah (13), siswi kelas VI SD asal Pontianak Selatan, Kota Pontianak, yang akan berangkat ke Tanah Suci pada awal Mei mendatang. Ia dijadwalkan berangkat bersama ayah dan bibinya. Keberangkatan Aila bukan tanpa alasan. Ia menggantikan posisi ibundanya yang telah meninggal dunia. Niat sederhana namun menyentuh menjadi motivasi utamanya menunaikan ibadah haji di usia muda. “Senang bisa doakan ibu di sana,” ujar Aila saat mengikuti manasik haji terintegrasi di Aula Masjid Raya Mujahidin, Selasa (14/4/2026). Aila menjadi bagian dari total 1.508 calhaj asal Pontianak yang dijadwalkan berangkat pada Mei 2026. Jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyebut lonjakan jumlah jemaah sebagai hal yang patut diapresiasi. “Ini luar biasa. Tahun ini mencapai 1.508 jemaah, bahkan perempuan lebih banyak dari laki-laki,” kata Edi. Dari total tersebut, sebanyak 843 jemaah merupakan perempuan dan 665 laki-laki. Jemaah tertua tercatat berusia 83 tahun, sementara Aila menjadi yang termuda dengan usia 13 tahun. Edi mengingatkan seluruh jemaah untuk mempersiapkan diri secara optimal, mengingat ibadah haji merupakan rangkaian panjang yang membutuhkan kondisi fisik dan mental yang prima. “Ini proses panjang, puncaknya nanti saat wukuf di Arafah. Harus optimis, jaga kesehatan, dan mental yang kuat,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa kesempatan berhaji tidak datang kepada semua orang, sehingga para jemaah diminta memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Kepala Kementerian Haji dan Umrah Perwakilan Kota Pontianak, Muslimin, memastikan seluruh proses administrasi keberangkatan berjalan tanpa kendala berarti. “Biasanya terkendala paspor, tapi tahun ini tidak ada sampai tenggat waktu,” pungkasnya.

Bagaimana Jika Kartu Nusuk Jemaah Haji Hilang? Ini Penjelasan Syarikah Al-Bait Guest Sejak dua tahun terakhir, Kartu Nusuk (Nusuk Card) menjadi identitas paling krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji. Tanpa kartu ini, jemaah praktis tidak dapat menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. CEO Al-Bait Guest, Osama Abulola menegaskan bahwa Kartu Nusuk memiliki kedudukan yang sangat penting, bahkan setara dengan paspor bagi jemaah haji. “Kartu Nusuk adalah identitas resmi jemaah. Ke mana pun dan kapan pun, dokumen pertama yang akan diperiksa oleh petugas pemerintah Saudi adalah kartu ini,” ujarnya. Dengan fungsi tersebut, Kartu Nusuk menjadi syarat utama dalam berbagai proses pemeriksaan selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Lalu, bagaimana jika kartu tersebut hilang? Osama menjelaskan, jemaah tidak perlu panik, namun harus segera mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah segera melaporkan kehilangan kepada ketua kloter atau group leader. Selanjutnya, laporan tersebut akan diteruskan kepada pihak syarikah sebagai penyelenggara layanan haji di Arab Saudi. “Pihak syarikah akan memproses penerbitan kartu pengganti. Namun jemaah perlu bersabar karena proses ini membutuhkan waktu, minimal dua hari,” jelasnya. Meski ada mekanisme penggantian, jemaah diimbau untuk menjaga Kartu Nusuk dengan sangat hati-hati. Pasalnya, selama kartu belum diterbitkan kembali, jemaah tidak dapat melanjutkan aktivitas ibadah haji. Karena itu, Osama menekankan pentingnya kesadaran jemaah dalam menjaga dokumen tersebut, mengingat fungsinya yang sangat vital dalam seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci.

Pemerintah Pastikan Kartu Nusuk Didistribusikan Sebelum Keberangkatan Pemerintah memastikan distribusi dan aktivasi Kartu Nusuk bagi jemaah haji Indonesia siap dilakukan sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Kepastian ini didapat setelah pelaksanaan simulasi yang menunjukkan alur distribusi berjalan efektif tanpa kendala berarti. Simulasi tersebut digelar oleh Syarikah Rakeen pada Minggu (12/04/2026) sebagai bagian dari persiapan operasional haji 1447 H/2026 M. Kegiatan ini juga dihadiri pimpinan Komisi VIII DPR RI serta jajaran pimpinan Syarikah Rakeen, Amin Indragriri dan Jauhara. Direktur Jenderal Pelayanan Haji dan Umrah, Ian Heriyawan, menegaskan bahwa kesiapan ini menjadi krusial agar jemaah dapat langsung mengakses layanan setibanya di Tanah Suci. “Kita ingin memastikan Kartu Nusuk sudah diterima dan aktif sebelum jemaah tiba di Arab Saudi, sehingga mereka bisa langsung mengakses berbagai layanan tanpa hambatan,” ujarnya. Menurut Ian, kesiapan sejak awal menjadi langkah penting untuk mencegah kendala administratif yang berpotensi mengganggu pelayanan jemaah di lapangan. Antisipasi Jemaah Tertahan karena Kendala Administrasi Ia menegaskan, tidak boleh ada jemaah yang mengalami kendala akibat kartu yang belum aktif saat tiba di Arab Saudi. “Hasil yang kita harapkan adalah tidak ada jemaah yang tertahan atau mengalami kesulitan karena kartu belum aktif. Semua harus sudah siap sejak awal,” tegasnya. Simulasi yang dilakukan, lanjut Ian, memberikan gambaran nyata terkait alur distribusi hingga proses aktivasi kartu yang dinilai sudah berjalan optimal. “Dari simulasi ini, kita bisa memastikan bahwa alur distribusi dan aktivasi sudah berjalan dengan baik dan siap diimplementasikan pada operasional haji nanti,” katanya. Kunci Akses Layanan dan Pengawasan Jemaah Ian menjelaskan, Kartu Nusuk memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran layanan jemaah selama di Arab Saudi, mulai dari akses layanan hingga pengaturan mobilitas. “Dengan kartu yang sudah aktif, jemaah bisa lebih mudah mengakses layanan, mobilitas lebih teratur, dan pengawasan juga lebih optimal,” tambahnya. Ia juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam memastikan kesiapan tersebut, termasuk pemerintah, DPR, dan mitra layanan. “Ini adalah hasil kerja bersama. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, DPR, dan mitra layanan menjadi kunci agar seluruh proses ini berjalan lancar,” pungkasnya. Dengan kesiapan distribusi dan aktivasi Kartu Nusuk ini, diharapkan jemaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan lebih tertib, aman, dan nyaman sejak tiba di Tanah Suci.

BPKH Serahkan Rp152,4 Juta SAR untuk Uang Saku Jemaah Haji 2026 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyiapkan dana besar dalam bentuk mata uang Riyal Arab Saudi (SAR) untuk memastikan kebutuhan hidup jemaah haji Indonesia selama di Tanah Suci terpenuhi. Total banknotes yang disalurkan mencapai SAR 152.490.000 untuk musim haji 1447 H/2026 M. Dana tersebut diperuntukkan bagi 203.320 jemaah haji reguler dan didistribusikan melalui Bank Rakyat Indonesia sebagai mitra penyalur. Setiap jemaah akan menerima uang saku (living allowance) sebesar SAR 750. Nominal tersebut diberikan dalam beberapa pecahan, yakni satu lembar SAR 500, dua lembar SAR 100, dan satu lembar SAR 50. Uang ini disiapkan untuk mendukung kebutuhan operasional selama di Tanah Suci, mulai dari konsumsi tambahan, dana darurat, hingga pembayaran kewajiban DAM (denda haji). Gunakan Skema Syariah Akad Sharf Anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf, menegaskan seluruh proses pengadaan valuta asing dilakukan sesuai regulasi dan prinsip syariah, merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Ia menyebut, tahun ini BPKH konsisten menerapkan akad sharf atau transaksi pertukaran mata uang secara tunai. “Dalam skema syariah ini, kami memisahkan nilai pokok mata uang dengan biaya distribusi. Nilai pokok diserahterimakan secara tunai, sementara biaya distribusi dibayarkan setelah seluruh kewajiban penyedia terpenuhi. Ini adalah bentuk transparansi tinggi dalam tata kelola keuangan haji,” jelas Amri usai penandatanganan serah terima banknotes di Jakarta (9/4). Di tengah tekanan ekonomi global, total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 tercatat sekitar Rp87 juta per jemaah. Namun, jemaah hanya membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sekitar Rp54 juta. Selisih biaya tersebut ditutup melalui pengelolaan nilai manfaat dana haji oleh BPKH. “Selisih sebesar sekitar Rp33,2 juta ditutup melalui optimalisasi nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH. Ini adalah bukti nyata bahwa dana haji dikelola secara profesional untuk meringankan beban jemaah,” tambah Amri. BPKH juga memastikan perlindungan bagi jemaah jika terjadi kenaikan biaya akibat dinamika global. Tambahan biaya tidak akan dibebankan kepada jemaah, melainkan dapat ditanggung melalui APBN sesuai arahan Presiden. Penyerahan banknotes ini menjadi bagian dari upaya negara menjamin kesiapan finansial jemaah secara transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan mereka dapat beribadah dengan lebih tenang.

Pemerintah Alokasikan Rp1,77 Triliun dari APBN untuk Tambal Kenaikan Penerbangan Haji Pemerintah menyiapkan tambahan anggaran Rp1,77 triliun dari APBN untuk menutup lonjakan biaya penerbangan haji 2026, sehingga jemaah tidak perlu menanggung kenaikan ongkos di tengah melonjaknya harga avtur global. Kebijakan ini disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Purbaya menegaskan, sumber pendanaan tambahan tersebut berasal dari cadangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hasil efisiensi anggaran pemerintah. “Dari APBN lah, kan masih ada cadangan-cadangan,” ujar Purbaya. Ia menjelaskan, efisiensi anggaran yang dihitung sepanjang tahun memungkinkan pemerintah mengalihkan sebagian dana untuk kebutuhan mendesak, termasuk menutup kenaikan biaya penerbangan haji. “Kita kan udah efisiensi. Itu saya yakin efisiensi itu yang dihitung setahun, sebagiannya, sampai akhir tahun kan. Kalau efisiensi itu diambil, ditaruh di satu tempat, nanti itu akan disalurkan ke yang tadi, ke yang pengeluaran baru,” jelasnya. Respons Kenaikan Avtur Global Tambahan anggaran tersebut dialokasikan sebagai respons atas kenaikan harga avtur yang berdampak langsung pada tarif penerbangan jemaah haji. Pemerintah memastikan, dengan intervensi APBN ini, biaya tambahan tidak akan dibebankan kepada jemaah. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa biaya haji 2026 tetap mengalami penurunan meski tekanan biaya meningkat. “Kita pastikan bahwa biaya haji 2026, kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta rupiah, walaupun harga avtur naik,” kata Presiden Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintah di Istana, Jakarta. Pemerintah, kata dia, tidak ingin membebani jemaah di tengah kenaikan harga energi global, termasuk bahan bakar pesawat. Dukungan anggaran sebesar Rp1,77 triliun tersebut akan digunakan untuk membantu sekitar 220 ribu calon jemaah haji Indonesia yang terdampak kenaikan biaya penerbangan. Sementara itu, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 telah disepakati tetap turun Rp2 juta dibanding tahun sebelumnya. Besaran BPIH tahun ini tercatat mencapai Rp87.409.366 per jemaah.

Arab Saudi Setujui Pembangunan Bandara Baru di Makkah, Akses Jemaah Bakal Lebih Cepat Pemerintah Arab Saudi resmi menyetujui rencana pembangunan bandara baru di Makkah sebagai bagian dari upaya memperlancar mobilitas jutaan jemaah haji dan umrah setiap tahunnya. Proyek ini digadang-gadang akan memangkas waktu tempuh perjalanan menuju kota suci yang selama ini bergantung pada akses dari Jeddah. Rencana tersebut disampaikan oleh CEO Komisi Kerajaan untuk Kota Mekah dan Tempat-Tempat Suci (RCMC), Saleh Al-Rasheed, dalam wawancara bersama Harvard Business Review Arabia. Saat ini, mayoritas jemaah internasional masih mengandalkan Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah yang berjarak sekitar 100 kilometer dari Makkah. Dari sana, perjalanan dilanjutkan melalui jalur darat menuju kota suci. Dengan adanya bandara baru di Makkah, waktu tempuh diproyeksikan bisa dipangkas secara signifikan dan mempermudah arus kedatangan jemaah dari berbagai negara. Proyek Libatkan Sektor Swasta Dikutip dari Euronews, proyek pembangunan ini akan melibatkan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta. Komisi Kerajaan akan menyusun model investasi yang sesuai untuk mendukung realisasi proyek tersebut. “Studi kelayakan dan desain awal telah selesai dan diserahkan kepada pihak berwenang terkait untuk menyelesaikan prosedur yang diperlukan sebagai persiapan peluncurannya pada fase selanjutnya,” kata Al-Rasheed. Meski dinilai strategis, pembangunan bandara di Makkah bukan tanpa tantangan. Kondisi geografis berupa medan pegunungan berpotensi menimbulkan kendala teknis, seperti turbulensi, pendekatan pendaratan yang sulit, hingga masalah visibilitas dan cuaca. Namun demikian, pemerintah Arab Saudi tetap melanjutkan proyek ini sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur di kawasan suci. Dukungan Sistem Transportasi Terintegrasi Selain rencana bandara, pengembangan sistem transportasi di Makkah juga terus dilakukan. Salah satunya melalui layanan bus kota yang telah beroperasi sejak 2022. Saat ini, armada bus Makkah terdiri dari 400 kendaraan yang melayani 12 rute dengan total panjang 580 kilometer. Layanan tersebut telah mengangkut lebih dari 185 juta penumpang di seluruh kota. Data Otoritas Umum Statistik (GASTAT) Arab Saudi mencatat lebih dari 1,5 juta jemaah haji internasional datang pada tahun lalu, dengan total jemaah mencapai lebih dari 1,6 juta orang. Sementara itu, jemaah dari kawasan Eropa, Amerika, Australia, dan negara lainnya tercatat menyumbang sekitar 3,2 persen dari total jemaah haji. Pembangunan bandara di Makkah diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengakomodasi lonjakan jumlah jemaah sekaligus meningkatkan efisiensi perjalanan menuju kota suci.

Tiga Jemaah 2025 Hilang dan Belum Ditemukan, Komnas Haji: Jangan Terulang Lagi! Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan secara serius kasus jemaah haji hilang di Tanah Suci. Ia mengatakan bahwa ada tiga orang jemaah haji tahun 2025 yang hilang dan sampai sekarang masih belum ditemukan. “Ini merupakan sesuatu yang fatal namun kerap luput dari perhatian pemerintah maupun DPR RI,” kata Mustolih dalam forum Haji Outlook 2026, Rabu (1/4/2026). Ia juga mendesak pemerintah agar memperjelas status tiga orang jemaah haji yang hilang tersebut. Terlebih, keluarga jemaah hingga kini masih berada dalam ketidakpastian, bahkan kebingungan harus mengadu ke mana. “Kalau tidak ditemukan, harus ada batas waktunya. Statusnya bagaimana? Keluarganya bingung, mau bertanya ke kementerian yang lama atau yang baru,” tambahnya. Mustolih mengingatkan bahwa kasus serupa pernah terjadi sebelumnya. Seorang jemaah asal Palembang dilaporkan hilang pada musim haji sebelumnya dan hingga kini belum ditemukan. “Ini tidak boleh terulang.” tegasnya. Senada dengan itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menilai tidak boleh ada warga negara yang dibiarkan tanpa kejelasan nasib. “Tidak mungkin warga negara tidak diketahui di mana keberadaannya. Harus ada batas. Kalau memang sudah almarhum, harus diselesaikan,” ujarnya. Menurutnya, membiarkan keluarga dalam ketidakpastian justru menjadi beban psikologis sekaligus mencoreng tata kelola penyelenggaraan haji. “Jangan dibiarkan keluarganya mengambang. Ini bisa menjadi aib juga buat kita,” lanjutnya. DPR menilai, sebenarnya regulasi terkait penetapan status jemaah sudah ada. Namun, implementasi di lapangan dinilai masih belum optimal. Karena itu, hadirnya kementerian baru diharapkan mampu memperbaiki sistem, khususnya dalam penanganan kasus darurat seperti jemaah hilang. “Mudah-mudahan dengan Menteri Haji yang baru, prosedurnya bisa lebih jelas,” kata Marwan.

Mulai 18 April, Umrah Hanya Dibuka untuk Warga Saudi Pemerintah Arab Saudi menetapkan pembatasan akses ibadah umrah menjelang musim haji 2026. Dalam periode 18 hingga 30 April 2026, umrah hanya dibuka khusus bagi warga negara Saudi, sementara jemaah internasional tidak lagi diperkenankan masuk. Kebijakan ini menjadi bagian dari persiapan intensif menjelang pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah, yang akan segera dimulai setelah periode tersebut. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, umrah hanya dapat dilakukan oleh warga Saudi pada 1 hingga 13 Dzulqa’dah 1447 H, atau bertepatan dengan 18–30 April 2026. Melansir theislamicinformation, Periode ini disebut sebagai kesempatan khusus bagi warga lokal yang belum sempat menjalankan umrah saat Ramadan, yang biasanya dipadati jemaah dari berbagai negara. Dengan tidak adanya penerbitan visa umrah internasional dan berakhirnya arus jemaah Ramadan, Masjidil Haram di Makkah diperkirakan akan jauh lebih lengang dibandingkan bulan sebelumnya. Jemaah Internasional Wajib Tinggalkan Saudi Otoritas Saudi juga menetapkan bahwa 18 April 2026 menjadi batas akhir bagi jemaah umrah internasional untuk meninggalkan wilayah Arab Saudi. Setelah itu, akses masuk ke Kota Makkah akan dibatasi secara ketat dan hanya diperuntukkan bagi jemaah haji yang memiliki izin resmi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran persiapan haji, termasuk pengaturan logistik dan pengamanan di kawasan suci. Penutupan periode umrah pada 30 April 2026 menandai dimulainya fase persiapan penuh untuk penyelenggaraan haji. Pemerintah Arab Saudi akan memusatkan seluruh sumber daya untuk menyambut kedatangan jemaah haji dari berbagai negara, termasuk pengelolaan arus jemaah dan kesiapan fasilitas di lokasi ibadah. Bagi warga Saudi, periode 13 hari ini menjadi momen yang lebih tenang untuk beribadah, mengingat kepadatan yang jauh berkurang dibandingkan saat Ramadan.

Antisipasi Krisis Kawasan, Saudi Bikin “Ruang Operasi” Khusus untuk Jemaah Haji Umrah Pemerintah Arab Saudi memperkuat layanan bagi jemaah luar negeri dengan membentuk ruang operasi khusus (special operations room) guna merespons berbagai tantangan selama musim umrah dan haji. Langkah ini diambil di tengah dinamika kawasan yang terus berubah dan meningkatnya jumlah jemaah internasional. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq Al-Rabiah, menyatakan fasilitas ini dirancang untuk memastikan kenyamanan dan keamanan jemaah selama menjalankan ibadah. Melansir Saudigazette, Ruang operasi tersebut dibentuk melalui kerja sama dengan General Authority of Civil Aviation dan sejumlah instansi terkait lainnya. “Kementerian telah meluncurkan ruang operasi khusus untuk mengatasi tantangan dan menyediakan layanan kepada jemaah haji yang datang dari luar negeri,” kata Menhaj Tawfiq Al-Rabiah pada pembukaan Forum Umran dan Ziyarah di Madinah, Selasa (31/03). Langkah ini disebut menjadi bagian dari upaya antisipasi terhadap potensi gangguan, termasuk yang berkaitan dengan mobilitas penerbangan dan situasi regional. Dalam forum Umrah dan Ziyarah di Madinah, Al-Rabiah menegaskan kesiapan kementeriannya untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di kawasan. Lonjakan Jemaah Umrah Tembus 18 Juta Dalam kesempatan yang sama, Al-Rabiah mengungkapkan lonjakan signifikan jumlah jemaah umrah dari luar Arab Saudi. Ia menyebut sebanyak 18 juta jemaah telah datang tahun ini, meningkat lebih dari 214 persen dibandingkan periode 2022 dan 2025. Capaian ini disebut sebagai hasil dukungan kuat pemerintah Arab Saudi terhadap sektor umrah dan layanan ziarah. Selain jumlah jemaah, indikator kepuasan juga menunjukkan tren positif. Pemerintah Arab Saudi mencatat tingkat kepuasan jemaah mencapai 94 persen pada 2025. Kunjungan ke kawasan religi utama juga meningkat tajam, termasuk ke Al-Rawdah Al-Sharifah yang mencapai lebih dari 15,6 juta pengunjung. Peningkatan juga terjadi pada pengembangan situs-situs bersejarah yang menjadi bagian dari pengalaman ibadah dan ziarah jemaah. Ajang Umrah dan Ziyarah Forum edisi ketiga menjadi salah satu wadah utama pengembangan layanan haji dan umrah. Forum ini diikuti lebih dari 150 peserta pameran, menghadirkan 50 lokakarya, serta menghasilkan lebih dari 5.000 kesepakatan kerja sama. Kegiatan tersebut difokuskan untuk memperkuat kolaborasi global dan meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah umrah dan peziarah.

Menhaj Ungkap Fakta Terbaru Haji 2026: Persiapan Sudah 100%, Semua On the Track! Persiapan pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 1447 H/2026 M disebut hampir sepenuhnya rampung. Pemerintah memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, di tengah sorotan terhadap pengelolaan layanan dan besarnya dana haji yang dikelola. Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan bahwa progres persiapan operasional saat ini telah mencapai hampir 100 persen. Hal itu disampaikan saat pertemuan dengan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur di Jombang. “Persiapan operasional terus kita matangkan dan sejauh ini berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Fokus utama kami adalah memastikan keamanan dan keselamatan jemaah melalui berbagai langkah mitigasi yang komprehensif,” ujar Menhaj di Jombang, Jum’at (27/3/2026). Dalam arahannya, Menhaj menyoroti posisi strategis Jawa Timur sebagai provinsi dengan kuota jemaah terbesar di Indonesia. Karena itu, keberhasilan penyelenggaraan haji di wilayah ini dinilai akan menjadi tolok ukur secara nasional. Ia menegaskan, penyelenggaraan haji tahun ini harus mencerminkan layanan publik yang optimal, bebas dari praktik penyimpangan, serta mampu menjawab ekspektasi jemaah. Selain aspek teknis, perhatian juga diarahkan pada pengelolaan anggaran haji yang mencapai Rp18 triliun. Pemerintah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap prosesnya. Untuk itu, Kementerian Haji dan Umrah melibatkan sejumlah lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam pengawasan tata kelola dan pengadaan. “Dana haji yang dikelola sangat besar, maka komitmen terhadap tata kelola yang bersih adalah mutlak. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar kembali dalam bentuk layanan terbaik bagi jemaah,” tegasnya. Menhaj menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi arahan Presiden RI untuk menghadirkan layanan haji yang transparan dan berorientasi pada kepuasan jemaah. Ia juga mengapresiasi kinerja jajaran Kanwil Kemenhaj Jawa Timur dalam tahap persiapan yang dinilai berjalan optimal. “Terima kasih kepada seluruh jajaran di Jawa Timur yang telah bekerja maksimal. Saya minta terus jaga kekompakan dan tingkatkan standar pelayanan. Fokus kita satu: memberikan yang terbaik demi jemaah haji Indonesia,” tandasnya. Pertemuan ditutup dengan penguatan koordinasi lintas bidang guna memastikan skema pemberangkatan jemaah yang akan dimulai dalam waktu dekat dapat berjalan tanpa kendala teknis berarti.

Haji 2026 Tetap Jalan! Pemerintah Pastikan Jadwal Tak Berubah Pemerintah memastikan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M tetap berlangsung sesuai rencana meski ketegangan geopolitik masih terjadi di kawasan Timur Tengah. Hingga kini, belum ada perubahan jadwal keberangkatan jemaah Indonesia ke Arab Saudi. Melalui Kementerian Haji dan Umrah, pemerintah menegaskan bahwa kondisi terkini belum mengganggu pelaksanaan haji, dengan mempertimbangkan aktivitas umrah yang masih berjalan normal. Pemerintah Pantau Situasi, Umrah Jadi Acuan Kepala Biro Humas Kemenhaj, Hasan Afandi menyatakan bahwa hingga saat ini jadwal keberangkatan tetap mengacu pada rencana awal. “Hingga saat ini belum ada perubahan jadwal penyelenggaraan haji. Kami berkaca pada pelaksanaan umrah yang masih terus berjalan hingga saat ini,” ujarnya, Rabu (25/3/2026). Ia berharap kondisi perjalanan jemaah tetap kondusif, baik saat berangkat maupun kembali ke Indonesia. “Semoga kondisi perjalanan pergi dan pulang ke Arab Saudi serta di Arab Saudi lebih kondusif. Namun, kami tetap melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan agar pelaksanaan haji berlangsung aman dan sesuai jadwal,” terangnya. Penerbangan Langsung Dinilai Aman Pemerintah menilai penerbangan jemaah haji reguler relatif aman karena menggunakan sistem direct flight, sehingga tidak bergantung pada transit di kawasan yang berpotensi terdampak konflik. “Penerbangan jemaah haji reguler menggunakan penerbangan direct. Dengan kondisi saat ini, Insya Allah tetap sesuai jadwal. Yang sedang kami perhatikan saat ini, untuk dimitigasi, adalah keberangkatan jemaah haji khusus yang menggunakan penerbangan transit,” jelasnya. Tahun ini, total kuota haji Indonesia mencapai 221.000 jemaah. Rinciannya, sebanyak 203.320 jemaah haji reguler akan diberangkatkan melalui 16 embarkasi, sementara 17.680 lainnya merupakan jemaah haji khusus. Tiga Skenario Disiapkan Antisipasi Konflik Meski optimistis, pemerintah tetap menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi kemungkinan terburuk akibat konflik di Timur Tengah. Skenario pertama, Arab Saudi tetap membuka layanan dan Indonesia tetap memberangkatkan jemaah dengan penyesuaian jalur penerbangan yang lebih jauh. Konsekuensinya adalah peningkatan biaya operasional penerbangan. Skenario kedua, layanan haji tetap dibuka oleh Arab Saudi, namun Indonesia memilih tidak memberangkatkan jemaah. Sementara skenario ketiga, jika Arab Saudi menutup layanan secara total, maka Indonesia juga akan membatalkan keberangkatan dengan fokus pada penyelamatan anggaran dan pengaturan antrean tahun berikutnya.